Baja Domestik Tumbuh

Hidayat menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada acara First Heating Coke Oven Plant PT Krakatau Posco. Hadir pula pada kesempatan tersebut, antara lain, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, perwakilan Duta Besar Korea Selatan di Indonesia, jajaran manajemen PT Krakatau Steel dan PT Krakatau Posco, serta Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi.
Hidayat menuturkan, daya tarik investasi industri logam dasar, antara lain, berupa insentif fiskal, yakni fasilitas pajak dan kelonggaran pajak. Selain itu juga pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.
Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan perlindungan berupa SNI wajib, pengamanan, antidumping, dan mekanisme pengendalian impor. Pelaksanaan Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia pun mendorong terjadinya kebutuhan produk baja.
”Upaya pemerintah tersebut setidaknya berhasil menarik sembilan investor industri logam dasar dengan total nilai investasi 13,3 miliar dollar AS,” kata Hidayat.
Beroperasinya PT Krakatau Posco diharapkan memberikan nilai tambah tinggi, yakni berupa tumbuhnya industri perkapalan, infrastruktur, permesinan, dan lain-lain.
Kurangi impor
Investasi tahap pertama dengan nilai 3 miliar dollar AS, PT Krakatau Posco akan memproduksi sekitar 3 juta ton baja per tahun. Produksi ini akan ditingkatkan menjadi 6 juta ton per tahun pada tahap berikutnya.
”Produksi 3 juta ton baja pada akhir tahun ini akan bisa mengurangi impor kita,” ungkap Hidayat.
Kegiatan pemanasan awal merupakan tahapan penting di pabrik oven kokas PT Krakatau Posco yang memproses batubara menjadi kokas. Pabrik akan bisa dioperasikan begitu selesai pemanasan awal yang dilaksanakan selama tiga bulan.
Plant Manager PT Krakatau Posco Lee Sang Dong menuturkan, biaya investasi di proyek kokas tersebut mencapai 357 juta dollar AS dengan produksi kokas per tahun sebanyak 1,3 juta ton. (CAS)

Fondasi Kokoh

Fondasi Kokoh - Fondasi dimaksud berupa lembaga-termasuk balai penelitian-di wilayah setempat yang berperan melatih dan mendidik sumber daya manusia (SDM) industri. Merekalah yang selanjutnya bekerja dan mengembangkan pabrik-pabrik gula, tekstil, maupun industri kulit dan batik di tiga wilayah itu.
Cerita mengenai langkah Belanda yang fokus menyiapkan SDM ketika hendak mengembangkan industri di suatu wilayah tersebut terungkap pula dalam pertemuan Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun dengan pemerintah dan kalangan dunia usaha di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, awal Juni 2013.
”Jangan mau kalah dengan Belanda” akhirnya menjadi kalimat sakti yang disuntikkan untuk membangkitkan motivasi pemangku kepentingan di Aceh demi membangun industri pengolahan rotan. Aceh ingin mengolah bahan baku rotan menjadi barang setengah jadi dan bahkan produk jadi.
Sesuatu yang tidak berlebihan ketika melihat potensi Aceh yang setiap tahun mampu memproduksi 200.000 ton rotan. Ironisnya, sebagian besar rotan tersebut selama ini relatif hanya dapat dikirim dalam bentuk bahan baku ke Sumatera Utara dan daerah lain.
Hilirisasi industri, termasuk pengolahan bahan baku rotan menjadi beragam produk jadi, akan memberi nilai tambah bagi pelaku usaha di dalam negeri. Fakta berbicara, kebijakan pelarangan ekspor bahan baku rotan yang berlaku tahun 2012 terbukti mampu meningkatkan ekspor produk rotan Indonesia.
Total nilai ekspor produk rotan sepanjang tahun 2012 mencapai 202,67 juta dollar AS. Terdiri atas ekspor furnitur rotan 151,64 juta dollar AS dan ekspor anyaman/kerajinan rotan 51,03 juta dollar AS.
Sebagai perbandingan, nilai ekspor produk rotan tersebut meningkat 71 persen dibandingkan pencapaian tahun 2011 yang tercatat 143,22 juta dollar AS, terdiri dari ekspor furnitur rotan 128,11 juta dollar AS dan anyaman/kerajinan rotan 15,11 juta dollar AS.
Tidak ada rotan akar pun berguna. Kini rotan pun ada. Bermodal melimpahnya bahan baku rotan dan didukung SDM andal, cita-cita membangun industri pengolahan rotan di Aceh bukanlah hal mustahil. Kita punya preseden, yakni bertumbuhnya industri di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Kini tiba gilirannya bagi Aceh. (C Anto Saptowalyono)